A.Tujuan Pelatihan
Fasilitasi Pelaksanaan Pelatihan Kader Pembangunan Manusia KPM
B.Hasil Pelatihan
1.Pemahaman Substansi: Memahami apa itu stunting, penyebabnya, dan mengapa 1.000 HPK adalah periode emas yang kritis..
2.Keterampilan Pemetaan Sosial: Mampu melakukan pendataan dan identifikasi sasaran rumah tangga (Ibu Hamil & Baduta) serta memetakan kondisi layanan di desa (Air bersih, Sanitasi, PAUD, Posyandu).
3.Penguasaan Teknologi: Mampu menggunakan aplikasi pelaporan digital (seperti aplikasi eHDW - human development worker) untuk pencatatan dan pelaporan paket layanan.
4.Fasilitasi Musyawarah: Mampu memfasilitasi Rembuk Stunting Desa untuk memastikan kegiatan pencegahan stunting masuk dalam perencanaan anggaran desa (APBDes).
C.Langkah tindak lanjut Paska pelatihan
1.Koordinasi Awal:Melapor kepada Kepala Desa tentang hasil pelatihan dan Berkoordinasi dengan Bidan Desa, Kader Posyandu, dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk sinkronisasi data sasaran.
2.Pemetaan Sosial dan Pendataan (Scorecard):Melakukan kunjungan rumah untuk mendata sasaran 1.000 HPK serta Memantau 5 paket layanan utama
3.Penyelenggaraan Rembuk Stunting :Mengolah data hasil pemetaan menjadi laporan konvergensi pencegahan stunting, Mempresentasikan data tersebut dalam Rembuk Stunting Desa (biasanya Juni-Juli sebelum Musdes RKPDes),Mengusulkan program prioritas yang wajib didanai oleh Dana Desa.
4.Monitoring Bulanan: Memastikan sasaran datang ke Posyandu setiap bulan, Memantau apakah sasaran menerima bantuan sosial (PKH/BPNT) jika mereka berhak,Melaporkan kendala layanan kepada Pemerintah Desa.
D.Rekomendasi
1.Kolaborasi adalah Kunci: Jangan bekerja sendiri. Selalu ajak Bidan Desa dan Kader Posyandu saat melakukan intervensi masalah gizi pada balita.· Pastikan data yang dimasukkan ke dalam aplikasi eHDW atau laporan
2.Validasi data Pastikan data yang dimasukkan ke dalam aplikasi eHDW atau laporan manual sesuai dengan kondisi nyata di lapangan (Real time).
3.Pendekatan Persuasif: Gunakan bahasa lokal yang mudah dimengerti saat mengedukasi ibu hamil atau orang tua yang anaknya terindikasi stunting agar tidak menyinggung perasaan.
4.Pemerintah Desa memberi Dukungan Operasional: Menganggarkan insentif operasional (transportasi/pulsa) bagi KPM melalui APBDes, mengingat beban kerja pendataan yang cukup berat (Sesuai Permendesa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa).
5.Fasilitas Alat Ukur: Memastikan Posyandu memiliki Anthropometry Kit (alat ukur berat dan tinggi badan) yang terstandar agar data yang dipantau KPM akurat.
Untuk Supra Desa (Kecamatan/Pendamping Desa): memanfaatkan RDS sebagai tempat Melakukan pertemuan rutin (misalnya sebulan sekali) antar KPM se-kecamatan untuk berbagi kendala dan solusi (peer learning)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar